TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Daniel Sparringa, staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, menyampaikan pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap polemik mengenai penghargaan dari Appeal Conscience Foundation.

Menurutnya, menerima penghargaan bukan dan tidak pernah menjadi tujuan Pemerintahan SBY. Presiden, katanya, hanya memiliki kehendak untuk melakukan yang terbaik yang bisa ia berikan kepada rakyat dan negerinya.

Dengan segala kekurangannya, baik sebagai manusia biasa maupun sebagai pemimpin, SBY ingin memenuhi komitmen konstitusional dan personalnya, untuk menjaga kebhinekaan sebagai bangunan dasar republik ini.

Penghargaan, tutur Daniel, tidak akan membuat Presiden SBY silau. Begitu juga dengan cacian, tidak akan membuat SBY berkecil hati untuk menjalankan amanah dalam sisa masa kepemerintahannya.

"Ia hanya meminta agar semua pihak paham, bahwa kemajemukan adalah sebuah berkat sekaligus tantangan. Kita perlu merayakan sekaligus mengelolanya. Kita perlu konstitusi dan hati yang besar untuk memajukan Indonesia," paparnya.

Presiden SBY, lanjutnya, berbagi keprihatinan yang sama dengan sejumlah kalangan tentang masalah intoleransi dalam masyarakat. Presiden berpandangan, bahwa semua kelompok yang berbeda paham dan keyakinan, memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara harmoni sosial.

"Semua orang hendaknya mencegah dirinya terlibat dalam pengabaian akan pentingnya menghormati keyakinan yang dimiliki kelompok lain," tutur Daniel.

Saling pengertian dan saling menghormati, bebernya, adalah norma dasar dalam masyarakat majemuk. Sedangkan intoleransi adalah tantangan masyarakat majemuk yang harus kita menangkan, dengan membangun dialog yang setara, dan bukan dengan menyebarkan permusuhan dan kebencian.

"Presiden SBY menegaskan kembali, negara menjamin sepenuhnya kebebasan warga menjalankan ibadahnyan sesuai kepercayaan dan keyakinan. Adalah peran tokoh masyarakat dan agama untuk menyemaikan perdamaian dan kerja sama di antara kelompok yang berbeda kepercayaan dan keyakinan," urainya.

Presiden SBY, Daniel menilai, akan senantiasa bekerja dengan seluruh kekuasaan dan kewenangan yang diberikan konstitusi kepadanya, untuk memastikan diakhirinya semua bentuk intimidasi dan agitasi, termasuk yang melibatkan kekerasan, perusakan, penyerangan terhadap rumah ibadah, dan atau terhadap keselamatan harta dan jiwa penganutnya.

Meskipun diakui bahwa tidak selamanya upaya itu berhasil, imbuhnya, presiden tidak akan pernah surut melakukan semua upaya yang mengancam hak-hak warga negara untuk menjalankan ibadahnya dalam suasana aman dan terbebas dari rasa takut.

"Presiden memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah, untuk menjalankan amanah undang-undang dan konstitusi dengan penuh tanggung jawab," ujar Daniel.

Presiden juga telah menginstruksikan agar aparatur kepolisian memberikan jaminan, sehingga semua kelompok dapat memenuhi penggilan ibadahnya.

"Polri harus mampu memelihara kemanan dan ketertiban umum, siang dan malam," cetusnya. (*)