DPP Golkar Minta Priyo Jelaskan Dugaan Terlibat Korupsi
Ketua DPP Partai Golkar, HajriyantoThohari, meminta rekannya Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Priyo Budhi Santoso
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, HajriyantoThohari, meminta rekannya Ketua DPP Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Priyo Budhi Santoso menjelaskan ke publik melalui media massa soal dugaan terlibat dalam suap pengurusan anggaran pengadaan kita suci Al' Quran dan Lab Komputer Mts di Kementrian Agama.
"Saya rasa karena berita-berita itu merugikan kredibilitas dan integritas Pak Priyo maka perlu sifatnya pasif menjawab pertanyaan teman-teman media massa. Tidak perlu terlalu aktif misalnya melakukan jumpa pers karena itu akan menimbulkan pertanyaan dia dianggap getol," kata Hajriyanto di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (27/5/2013).
Menurut Hajriyanto posisi pasif Priyo misalnya hanya sebatas menjawab pertanyaan wartawan seputar kasusnya.
"Ada teman wartawan bilang (Priyo) susah dihubungi. Saya sudah sampaikan ke beliau Pak Priyo agar merespon pertanyaan wartawan sebab jabatan beliau sangat strategis sebagai wakil ketua DPR RI," kata Hajriyanto.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas menegaskan kalau pihaknya telah mengantongi bukti awal keterlibatan Priyo Budi Santosa dalam kasus dugaan suap pengurusan pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2011-2012. Sementara Ketua KPK, Abraham Samad menegaskan, pihaknya akan memvalidasi seluruh bukti dan keterangan yang mengaitkan keterlibatan Priyo Budi maupun dua kader partai Golkar lainnya, Fahd El Fouz dan Vasco Rusemy.
Sejak Sabtu, 25 Mei 2013, hingga hari ini Senin 27 Mei 2013 Tribunnews.com belum berhasil melakukan konfirmasi ke Priyo soal pernyataan Busyro. Pesan singkat atau SMS yang dikirim belum dijawab. Demikian pula nomor telepon selulernya belum aktif hingga siang ini.
Menurut Hajriyanto, Golkar sebagai institusi pasif dan pada posisi menunggu informasi dari KPK soal dugaan keterlibatan Priyo.
"Sampai hari ini Golkar belum menerima informasi apapun berkenan dengan isu atau berita seperti itu (Priyo terlibat). Golkar sebagaimana diputuskan di Rapim Golkar selalu menghormati proses hukum dan Golkar tidak mengintervensi proses hukum kadernya. Golkar menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK," kata Hajriyanto.
