TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat(BLSM) sebagai konsekuensi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) dinilai hanya akan menguntungkan Partai Demokrat. Karena itulah DPR diminta harus berani menunda kenaikan harga BBM.

"Dengan diluncurkan anggaran BLSM ini, rakyat menganggap Demokrat sebagai dewa penolong. Sedangkan partai-partai lain dianggap tidak punya bukti kongkrit memberikan anggaran seperti yang dilakukan Demokrat mau membantu rakyat. Maka lebih baik tolak tuh kenaikan BBM menjelang pemilu, karena sangat berbahaya bagi caleg-caleg yang mau berkampanye saat ini yang bukan dari Demokrat," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi, Selasa(28/5/2013).

Uchok mengatakan apabila DPR tidak setuju untuk mengurangi subsidi atau menaikkan harga BBM, maka volume subsidi BBM bisa tembus sampai sebanyak 50 juta kiloliter, atau dipatok sampai 53 juta kiloliter.

"Artinya, penghematan anggaran kenaikan BBM ini hanya sebesar 5 juta kiloliter,"ujar Uchok.

Lebih jauh Uchok menjelaskan, kenaikan harga BBM ini bukanlah sebuah penghematan anggaran yang akan dialihkan untuk perbaikan infrastuktur jalan yang rusak. Tetapi sudah menjurus kepada pemborosan anggaran.

"Bukti pemborosan anggaran terjadi Karena, pemerintah juga akan mencover atau memberikan alokasi anggaran untuk program bantuan beasiswa sebesar Rp 7,4 triliun, terus penambahaan progran PKH (program keluarga Harapan) sebesar Rp728,8 miliar, dimana RTSM akan menerima paling rendah sebesar Rp800 ribu pertahun hingga paling tinggi Rp2,8 Juta pertahun dan ketiga Raskin,"ujarnya.

Kenaikan harga BBM lanjut Uchok juga sangat membebani APBN perubahaan 2013.