TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) mempertanyakan program pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, melalui menaikkan harga.

Salah seorang anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Effendi Simbolon,  menegaskan partainya tidak memahami mengapa bantuan langsung sementara bagi masyarakat miskin (BLSM) menjadi fokus.

"Dan kenapa ini (BLSM) dikaitkan dengan kenaikan BBM," tegas Effendi kepada Tribunnews.com, di kompleks Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Apalagi, imbuhnya, seperti diketahui bersama, bahwa tahun depan kompetisi Politik--Pemilu 2014, akan digelar.  Bercermin pada itu semua, dia melihat bukan tidak mungkin yang sebagai alasan kenaikan harga BBM--karena subsidi tidak tepat sasaran, menjadi tepat sasaran. "Itu karena tujuan politiknya," tegasnya.

Ditegaskan kembali, partainya akan menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Apalagi ditambah adanya program BLSM.

Menurutnya, alasan pemerintah manaikkan harga BBM bersubsidi dengan mengedepankan BLSM, sungguh tidak dapat diterima.
"Apakah benar itu (BLSM) hanya sebagai dampak proteksi inflasi dari kenaikkan BBM. Terus juga kenapa BBM dinaikkan?" tandasnya.

Tegas dia, PDI-Perjuangan memandang bahwa alasan kenaikkan harga BBM itu tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan BBM bersubsidi. Karena BBM bersubsidi itu harusnya dikelola dengan baik. "Pengelolaannya kan harus menghemat, baik kilo liternya demikian juga rupiahnya," ujarnya.

"Tapi kok sepanjang pemerintahan SBY ini tidak ada upaya-upaya untuk itu, konversi ke bahan bakar non-minyak, yang jelas harganya lebih murah. Kemudian tidak ada sarana transportasi yang alternatif bagi masyarakat. Tidak ada terlihat pembangunan yang mengarah ke pengelolaan menghemat BBM bersubsidi," tambahnya.

Karena itu, dia tegaskan, Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sebenarnya mempertanyaannya. Yakni, apakah pemerintah tidak punya keinginan, dan kemauan memperbaiki pengelolaan BBM bersubsidi? Karena hanya bisa menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai solusinya.

Lebih lanjut dia pertanyakan, bila kenaikkan harga BBM diambil, apakah persoalan yang sama tidak akan kembali terjadi enam bulan kedepannya

Menurutnya, tetap saja 6 bulan setelah keputusan diambil, maka lagi problem juga akan sama. Yaitu kuotanya akan membengkak, dan harganya juga akan membenani APBN. "Kemudian,  apakah polanya akan sama lagi dengan diberikan BLSM lagi?"  Effendi mempertanyakan.