Tribunnews.com, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera didesak segera menurunkan seluruh spanduk yang berisi penolakan atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Spanduk tersebut dinilai provokatif.

"PKS harus segera menurunkan spanduk provokatif yang ditebar di berbagai jalan kota," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, melalui pesan singkat, Rabu (5/6/2013).

Seperti diketahui, PKS memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM di berbagai lokasi seperti di Jakarta. Spanduk itu berisi "BBM naik harga, rakyat menderita. Tolak sekarang juga". Di spanduk juga terpasang foto wajah para politisi PKS. Ada pula lambang PKS dengan nomor urut sebagai peserta pemilu 2014.

Didi mengatakan, sebagai anggota koalisi pemerintahan, PKS seharusnya mendukung kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM kepada sektor strategis seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Menurut dia, kepentingan bangsa harus dikedepankan.

"Kepentingan politik sesaat yang dimainkan PKS hendaknya segera dihentikan. Kepentingan besar bangsa harus dikedepankan. Apalagi ini sudah keputusan mayoritas koalisi. Janganlah isu BBM malah berkaki dua," kata Didi.

Ia berharap, PKS bersikap kesatria jika tetap berbeda soal BBM. PKS disarankan menarik seluruh kader yang menjadi menteri lalu keluar koalisi. Menurutnya, tidak elok jika PKS hanya mau mengikuti kebijakan pemerintah yang popular saja.

"Sementara, kebijakan yang tidak popular dan tidak enak, PKS tidak mau ikut menanggung resiko. Bagaimanapun isu BBM sangat sensitif. Jadi, jangan ada lagi spanduk-spanduk yang menyesatkan. Spanduk provokatif itu hanya menambah keruh situasi, membuat publik bingung dan terprovokasi," pungkas anggota Komisi III DPR itu.