Tribunnews.com, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta berbeda pendapat dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Abdul Hakim mengakui keputusan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi berasal dari aspirasi kader PKS dan disetujui Presiden PKS Anis Matta.

"Arahan Presiden PKS kepada kami tetap bersama publik menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Abdul Hakim di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Menurut dia Fraksi PKS di DPR sebagai perpanjangan tangan dari DPP PKS dibawah kepemimpinan Presiden PKS tentu mengikuti instruksi pimpinannya.
"Sebagai partai, PKS tetap bersama rakyat tidak ingin harga BBM naik," kata Hakim.

Pandangan berbeda diutarakan Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring. Tifatul yang juga menteri komunikasi dan informasi (Menkominfo) ini menegaskan bahwa Hilmi sudah bertemu dengan Presiden SBY membahas soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Saya sudah bicara dengan Ketua Majelis Syuro PKS Ustad Hilmi yang sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil Pak SBY (menaikkan harga BBM)," kata Tifatul di gedung DPR Jakarta, hari ini.

Soal sikap Majelis Syuro ini, Abdul Hakim mengatakan harus dipisahkan antara Tifatul sebagai pembantu Presiden membantu tugas pemerintah dan sikap DPP PKS.

"Tapi posisi partai lewat tetap pada keputusan tidak tepat menaikkan harga BBM saat ini.
Pak Anis katakan beliau (Tifatul) sebagai menteri mendukung pemerintah," kata Abdul Hakim.

Menurut dia sikap Fraksi PKS di DPR menolak kenaikan harga BBM adalah sikap partai jadi tidak ada urusannya dengan pemerintahan maupun koalisi partai politik (Parpol) pendukung pemerintah.
"Soal koalisi itu adalah keputusan Majelis Syuro PKS.
Sementara pembahasan APBN dan kebijakan menolak harga BBM itu wilayah DPR jadi tidak ada kaitannya," kata Abdul Hakim.

(Aco)