DPR: Krisis Jengkol, Pemerintah Harus Tanggap
Sudah dua pekan ini pasokan jengkol semakin langka, sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek, harga jengkol sudah
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah dua pekan ini pasokan jengkol semakin langka, sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek, harga jengkol sudah menyentuh Rp 50.000 per kilogram. Harga ini meningkat 100 persen lebih dari harga jual idealnya yang hanya sekitar Rp 15.000 per kg. Sampai awal pekan ini, harganya masih stabil tinggi.
Anggota Komisi IV DPR RI Habib Nabiel Almusawa menilai kenaikan harga jengkol tersebut lebih disebabkan karena pasokannya yang minim di pasaran, sehingga harga melonjak tajam.
"Kelangkaan itu bisa disebabkan karena belum memasuki musim panen dan persoalan cuaca yang kurang mendukung," kata Habib Nabiel Almusawa, dalam rilisnya, Sabtu (8/6/2013) .
Habib meyakini, bahwa dampak kenaikan harga jengkol terhadap inflasi sangatlah kecil. Alasannya, selain bukan bahan pangan pokok dan tidak semua lapisan masyarakat yang membutuhkan, serta sejarah kenaikan harga jengkol secara drastis juga baru kali ini terjadi.
Sebagian petani di sekitar Jabodetabek mengeluhkan pesatnya konversi lahan pertanian menjadi daerah niaga dan pembangunan perumahan, sehingga menyebabkan hasil produksi komoditas pertanian menurun drastis.
Hal ini dapat dilihat dari menurunnya luas panen dan produksi jengkol dalam lima tahun terakhir. Luas panen : 8.846 Ha (2008), 7.631 Ha (2009), 6.943 Ha (2010), 7.907 Ha (2011), 7.163 Ha (2012). Produksi : 80.008 Ton (2008), 62.475 Ton (2009), 50.235 Ton (2010), 65.830 Ton (2011), 61.537 Ton (2012). (Sumber BPS, April 2013)
Dan tidak menutup kemungkinan, naiknya harga jengkol ini karena adanya permainan para spekulan, yang melakukan “taking profit’’ menjelang rencana pemerintah akan menaikkan BBM.
“Saya rasa hal ini juga terjadi pada komoditas lain, yang harganya mulai merambat naik di pasaran, apalagi sudah mendekati bulan puasa.” katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.