TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Naik atau tidaknya harga bahan bakar minyak (BBM), bantuan langsung tunai kepada masyarakat harus diterapkan.

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak harus menunggu BBM dinaikkan. Pemerintah harus memerhatikan nasib orang miskin, dan bantuan harus diterapkan secara permanen, bukan sementara.

"Harus ada program negara kesejahteraan sampai 2045. Itu yang menjadi blue print (cetak biru) Partai Golkar," ujar Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Harry Azhar Azis, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Menurut Harry, ada dua penyebab orang menjadi miskin. Pertama, miskin secara alamiah, misalnya tidak memiliki orangtua atau orang cacat.

Kedua, miskin karena struktural. Orang seperti ini harus diberikan akses, misalnya dengan penyediaan lapangan pekerjaan.

Di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), lanjutnya, pemerintah memiliki program untuk masyarakat yang digolongkan dalam low income (pendapatan rendah).

Pada masyarakat kelas ini, jelasnya, anak yang baru lahir akan dibiayai sampai umur lima tahun. Anak tersebut berhak dapat susu, sereal, gratis ke rumah sakit, dan sebagainya.

"Sementara, di Indonesia tidak. Padahal, kita negara Pancasila. Mereka kita kecam sebagai negara kapitalis, tapi mereka melakukan fungsi program yang menyejahterakan rakyat miskin. Di sana orang miskin mati kelaparan, wali kotanya mengundurkan diri. Di sini, dinyanyikan (lagu) siapa suruh datang Jakarta," bebernya. (*)