TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Poempida Hidayatullah menilai lemahnya perlindungan TKI di luar negeri, disebabkan minimnya anggaran perlindungan TKI.

Hal ini pun, menurut Politisi Golkar ini, pernah ditanyakannya saat pembahasan RAPBN-P 2013 dengan BNP2TKI.

"Mengapa tidak ada fokus kegiatan yang didukung dengan anggaran yang cukup dalam konteks perlindungan TKI?" ucapnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (8/6/2013).

Selain itu, mekanisme asuransi perlindungan yang ada hanya sebatas mengcover biaya hukum sampai hanya sebesar Rp200 juta saja. "Apabila kemudian masalah hukum berlanjut hingga biaya melebihi plafon, siapa kemudian yang akan menanggungnya?,” ujarnya.

Poempida meminta kepada BNP2TKI untuk merelokasi RAPBNP untuk lebih fokus pada bidang perlindungan yang selama ini minim anggaran.

“Kita lihat nanti apakah direspon permintaan tersebut. Jika kemudian direspon, saya akan coba ingatkan juga untuk menangani kasus ini secepatnya,” ujarnya.