TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai Demokrat sebagai pemimpin koalisi Setgab hingga kini belum memutuskan apakah mendepak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau tidak. Padahal PKS secara nyata telah menolak kenaikan harga BBM dan menebarkan spanduk penolakan di mana-mana.

Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, hanya meminta agar PKS menetapkan sikap politiknya dan memilih keluar koalisi atau bertahan di dalam hingga 2014.

"Kalau tetap nggak berubah, tentu harus jelas sikapnya, tidak boleh dua kaki. Tidak boleh seperti bunglon. Harus tegas mengambil posisi di mana," ujar Didi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (8/6/2013).

Didi pun mengharapkan agar PKS segera sadar dan berubah sikap untuk mendukung program pemerintah tersebut.

"Paling enak kesadaran sendiri. Jadi masyarakat akan mengapresiasi. Sekali lagi kita berharap belum terlambat mengambil sikap yang jelas mendukung pemerintah," katanya.

Walau demikian, Didi mengaku tidak ada deadline bagi PKS kapan memutuskan sikapnya mendukung atau menolak kenaikan harga BBM. Menurut Didi, itu semua bergantung kepada pimpinan koalisi.

"Ya kami serahkan kepada pimpinan kami dan pimpinan koalisi lah. Bersama-sama pasti sudah ada sikap dari mereka bagaimana baiknya," kata putra Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin itu.

Kegalauan Demokrat sendiri nampaknya sudah diprediksi dari sikap SBY. SBY tidak berani mengeluarkan PKS karena tetap membutuhkan partai tersebut dalam rangka menekan pengaruh Golkar di koalisi.

"Yang terpenting adalah untuk mengimbangi kekuatan Golkar di parlemen. Yang kedua untuk antisipasi gerakan ekstra parlementer karena PKS biasanya pandai dalam melakukan kegiatan ekstra parlementer," kata pengamat politik Hanta Yuda di tempat yang sama.