Mahasiswa di Jeddah Diusulkan Bantu Layani TKI Overstay
Komisi IX DPR mengusulkan mahasiswa dan penggiat LSM di Arab Saudi diperbantukan, untuk menangani TKI yang berstatus overstay.
Penulis: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR mengusulkan mahasiswa dan penggiat LSM di Arab Saudi diperbantukan, untuk menangani TKI yang berstatus overstay. Tujuannya, mengantisipasi kejadian kerusuhan di KJRI Jeddah agar tidak terulang.
"Banyak mahasiswa di sana, tenaganya bisa dimanfaatkan sebagai rerawan. LSM penggiat TKI ada, mereka akan senang, tapi ada kemauan atau tidak?" kata anggota Komisi IX Budi Supriyanto dalam rapat kerja bersama Menakertrans di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Menakertrans Muhaimin Iskandar mengaku setuju dengan ide tersebut.
"Ide bagus mahasiswa dan tokoh masyarakat di sana," ujar Muhaimin.
Pria yang akrab dipanggil Cak Imin juga setuju adanya rapat kerja bersama Kemenlu dan Kemenkum-HAM.
"Sampai hari ini laporan dari kedutaan dan konsulat jenderal telah tertangani, insiden kemarin penumpukan luar biasa," jelasnya.
KJRI Jeddah, papar Cak Imin, telah menangani 50 ribu TKI dari prediksi sebanyak 100 ribu yang berstatus overstay.
"Karena lonjakan yang mendadak tidak seperti biasanya, dan ada suasana yang tidak kondusif, ada yang provokasi," bebernya.
Cak Imin mengatakan, agar kejadian serupa tidak terulang, maka loket-loket akan diperbanyak untuk mengantisipasi lonjakan TKI.
"Semoga 50 ribu TKI ke depan bisa teratasi dengan menambah loket," harapnya.
Sementara, kesimpulan rapat meminta Komisi IX DPR mendesak Kemenakertrans agar berkoordinasi dengan Kemenlu dan pihak terkait, dalam memanfaatkan secara maksimal amnesti yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada TKI, sehingga dapat mekasimalkan perlindungan terhadap TKI.
Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mafidz yang membacakan kesimpulan mengatakan, pihaknya juga akan mengundang Kemenakertrans, Kemenkum-HAM, Kemenlu, dan Kemenag, untuk membahas peristiwa tersebut pada Kamis (13/6/2013) mendatang.
"Komisi IX DPR akan melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR, untuk melakukan kunjungan ke Arab dalam rangka pembentukan tim pemantauan pelaksanaan pemberian amnesti oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap TKI yang overstay," tuturnya. (*)
