TRIBUNnews.com, JAKARTA - Partai Demokrat menantang sikap jantan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah, karena sudah tak lagi konsisten atau kontra terkait kebijakan kenaikan bahan bakar minyak.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati menjelaskan, kenaikan harga BBM bukan pilihan elok yang diambil pemerintaah saat ini. Secara politis pun itu tidak menguntungkan Demokrat sebagai partai penguasa melakukan ini.

"PKS harus mengambil sikap tegas. Kalau memang masih mau berseberangan dengan kepentingan dan kebijakan perintah, itu tak sesuai komitmen koalisi," ujar Andi di sela penerimaan berkas DCS di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Andi menjelaskan komitmen koalisi yaitu mengambil sikap bahwa kebijakan yang diambil pemerintah bertujuan pada kemaslahatan masyarakat. Sejatinya menaikkan BBM, dilihat dari strategi pemenangan pemilu, adalah strategi merugikan.

"Lebih gentle PKS keluar dari pada kita keluarkan. Karena itu sebetulnya sikap partai yang berbasis Islam, berjanji itu harus dipatuhi. Tapi saya melihat kalau PKS takut keluar dari kekuasaan," tambahnya.

Dikatakan Andi, PKS ini membingungkan, terbukti ogah keluar dari koalisi karena masih menempatkan menterinya. Tapi satu sisi kontra pemerintah, terkait kenaikan harga BBM.

Namun harus dilihat, beban kenaikan harga BBM diringankan dengan penyaluran BLSM. Dan kebijakan ini bukan soal untung rugi. Karena harga minyak global, pertimbangan inflasi dan lainnya, kebijakan ini harus ditempuh.