Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku sudah mengetahui akan dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Demikian disampaikan Wasekjen PKS Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

"Pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak Istana sudah memberitahu salah seorang menteri PKS, PKS sudah dikeluarkan dari koalisi," kata Fahri.

Mendapat informasi tersebut, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) menggelar pertemuan dengan majelis syuro pada hari ini. "Karena yang bersangkutan diberitahu, Presiden SBY menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu," tuturnya.

Fahri mengaku PKS dijanjikan diberikan surat keluar koalisi pada Sabtu pekan lalu. Namun hingga Senin kemarin surat tersebut tidak kunjung datang.

"Karena itu acara Majelis Syuro dibatalkan. Itulah perkembangan yang ada. Kita sedang menunggu kelanjutan pemberitahuan lisan pihak istana. Ini informasi yang valid dan serius," kata Anggota Komisi III itu.

Untuk itu, PKS menilai wajar jika pihaknya tidak diundang pertemuan setgab semalam di JCC, Jakarta. Hal itu membuktikan PKS sudah dikeluarkan dari Setgab. "Tetapi akan ada surat menyusul dari Presiden. Tetapi surat itu belum ada," ujarnya.

Ketika ditanyakan siapa pihak istana yang menginformasikan dikeluarkan setgab, Fahri enggan mengungkapkannya. Ia mengatakan PKS tinggal menunggu surat keputusan tersebut.

"Kalau ada surat, kita akan mengadakan pertemuan Majelis Syuro, tentu ada hal-hal yang harus direspons secara kolektif meskipun ada celah lebih cepat daripada Majelis Syuro. Tapi itu domain Majelis Syuro. DPTP yang memutuskan tindak lanjut menyikapi surat itu," katanya.