Tribunnew.com, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa tak diberi ruang untuk berargumentasi dalam partai koalisi terkait sikap penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini menyusul tidak diundangnya PKS dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) PKS yang dilakukan pada Selasa (11/6/2013) malam.

"Sebelumnya mereka katakan sampaikan dong (penolakan BBM) di sini (rapat Setgab). Tapi nyatanya ruang untuk menyampaikan tidak diberikan juga untuk PKS. Kalau caranya seperti ini bagaimana?" ujar Anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini, saat dihubungi, Rabu (12/6/2013).

Jazuli menjelaskan, tidak adanya ruang bagi PKS untuk berbicara dalam Setgab sudah tampak pada undangan dua rapat Setgab sebelumnya. Pada rapat Setgab yang dilakukan pekan lalu, Presiden PKS Anis Matta tidak bisa hadir karena berada di luar kota.

"Awalnya kan itu untuk fraksi, tiba-tiba undangan berubah jadi untuk Presiden (ketua umum). Ini bagaimana? Presiden di luar kota, memangnya kami punya jet pribadi seperti ketua umum partai lain? Jadi ini bukan kesalahan kami," kata Jazuli lagi.

Lebih lanjut, Jazuli menyatakan, PKS tak akan mempermasalahkan tidak adanya undangan untuk hadir dalam rapat Setgab tadi malam. Menurut dia, persoalan Setgab bukanlah urusan pengurus Partai Demokrat atau partai koalisi yang lain.

"Setgab itu urusannya Ketua Majelis Syuro dan Presiden SBY. Jadi enggak ada urusan sama yang lain," kata Jazuli.