TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyindir aksi unjuk rasa sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bundaran HI Jakarta, Rabu (12/6/2013), yang menolak kenaikan harga BBM.

"Sosialisasi harga BBM kok di bundaran HI?" kata Syarief di kantor Presiden Jakarta.

Unjuk rasa sejumlah kader PKS di bundaran HI dilakukan siang tadi. Sejumlah spanduk menolak kenaikan harga BBM dibentangkan mengelilingi kolam di bundaran HI.

Sindiran Syarief Hasan juga karena ada tiga menteri dari PKS tidak hadir dalam rapat Kabinet di kantor Presiden Jakarta.

"Katanya menterinya sudah izin Menko Polhukam. Katanya sih mau izin sosialisasi soal kenaikan harga BBM ke partainya," kata Syarief.

Menko Polhukam Djoko Suyanto membenarkan ketiga menteri dari PKS itu sudah izin ke Presiden tidak bisa hadir dalam rapat kabinet paripurna di kantor Presiden.

"Saya dapat Tembusan. Para Menteri PKS ijin ke DPTP PKS di Lembang untuk memberikan Penjelasan tentang kebijakan APBN-P 2013," kata Djoko Suyanto.

Diberitakan sebelumnya dalam dua agenda Presiden hari ini ketiga menteri dari PKS tidak hadir. Agenda pertama pada pukul 14.00 WIB di Istana Negara mengenai "Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012" oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Hadi Poernomo terlihat ketiga menteri PKS itu tidak hadir.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha menegaskan dalam acara itu ketiga menteri dari PKS memang tidak diundang.

Dalam acara Kenegaraan itu hampir seluruh menteri anggota Kabinet Indonesia (KIB) Jilid II hadir. Saat ini ada tiga menteri dari PKS yakni Menteri Sosial Salim Assegaf, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, dan Menteri Pertanian Suswono.

Nah sekitar pukul 15.00 WIB Presiden melaksanakan agenda keduanya yakni rapat kabinet paripurna diselenggarakan di kantor Presiden yang letaknya berdekatan dengan Istana Negara.

Dalam rapat itu ketiga menteri PKS juga tidak hadir. Soal agenda rapat ini, Julian mengakui para menteri PKS itu memang tidak bisa hadir dan telah meminta izin untuk tidak hadir dalam rapat paripurna para menteri itu.

"Rapat ini memang terbuka untuk seluruh anggota kabinet dan kami dapat info mereka (menteri dari PKS) izin," kata Julian.