TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan menolak kenaikan harga BBM. Namun, Menteri asal PKS tetap diminta mendukung kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait keputusan PKS itu, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyindir pemahaman Politik Partai yang dikomandoi Anis Matta.

"Itulah tampilan sikapnya (PKS), karena pemahamanannya seolah penempatan kadernya sebagai Menteri tidak ada kaitannya dengan keputusan Partai," tegas Marzuki yang juga merupakan Ketua DPR RI, kepada Tribunnews.com, Kamis (13/6/2013).

Menurutnya, sikap seperti ini lah yang ditampilkan PKS ketika berseberangan dengan pemerintah dan Setgab koalisi terkait rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Itulah tampilan sikapnya. Karena pemahamannya demikian," ungkapnya.

Sementara itu, terkait keputusan PKS tersebut, Politisi Demokrat Ruhut Sitompul menentang sikap tersebut. "Nggak bisa itu, kan mereka bukan menteri profesional, itu kan bukan dari kalangan akademisi, tapi dari partai," kata Ruhut ketika dihubungi, Kamis (13/6/2013).

Menurut Ruhut keputusan PKS tersebut hanyalah pencitraan saja. Namun, hal itu tidak efektif karena rakyat sudah cerdas menyikapi keputusan PKS.

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan sejak awal ia telah mendorong koalisi agar mengeluarkan PKS dari Setgab.

"Tapi ini yang saya salut dengan Pak SBY, pemerintahan ini kan suara rakyat suara tuhan, biarlah rakyat yang menilai," katanya.