TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yenny Zanuba Wahid, Puteri Presiden keempat Republik Indonesia (RI) Abdurrahman Wahid meminta Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengefisiensikan anggaran di instansi-instansi Pemerintah daripada menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Karena banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran di berbagai instansi pemerintah yang seharusnya bisa dipakai menambal APBN yang ada,"ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Yenny hadir untuk melihat sidang pembacaan surat pembelaan (pledoi) terdakwa Mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto dalam perkara korupsi penyalahgunaan perjanjian penggunaan jaringan 3G high speed downlink packet access (HSDPA) milik PT Indosat.

Menurut Yenny, kebocoran anggaran di tiap instansi Pemerintah bahkan mencapai 30 persen lebih dari anggaran yang sudah ditetapkan. Padahal, ujarnya, Pemerintah berdalih harga BBM harus dinaikkan karena 30 persen APBN dialokasikan di sektor tersebut.

"Salah satu argumen subsidi BBM harus dihapus karena tidak cukup uang kita. Padahal kami melihat kebocoran justru banyak dalam penggunaan anggaran. Kami juga melihat inefisiensi karena justru banyak anggaran yang tidak terserap. Setiap tahun tidak sampai 100 persen," kata Yenny.

Yenny mengingatkan dampak kenaikkan BBM. Karena dengan kebijakan itu, lanjut Yenny, akan terasa sekali bagi masyarakat kelas bawah. Inflasi dan efek domino kenaikkan harga BBM bakal terjadi apabila kebijakan ini diterapkan.

"kalau BBM hanya sekedar dihapus begitu saja, tapi Pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran maka dampak negatifnya lebih banyak," katanya.