TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menegaskan Partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri menolak tegas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Karena sebenarnya dengan menaikkan harga BBM imbas yang terjadi adalah bertambahnya ketidakmampuan daya beli masyarakat akibat efek domino dari kenaikan BBM. Tentu saja angka kemiskinan pun akan meningkat.

Dia juga tetap yakin, meskipun pemerintah akan menggelontorkan talangan berupa kompensasi seperti bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak akan mampu berbicara banyak mengantisipasi dampak domino kenaikan harga BBM bagi masyarakat.

"Kita harus belajar dari model Bansos ala (Presiden) SBY yang disebut BLT (bantuan langsung tunai) tahun 2009. Data BPS memperlihatkan angka kemiskinan kenaikannya yang signifikan. Tahun 2006 Rumah Tangga Miskin (RTM) 19,1 juta (sekitar 76,4 jt jiwa). Tahun 2011 terjadi penambahan RTM 25,2 juta (100,8 jt jiwa). Artinya, dua tahun setelah BBM dinaikkan dan BLT disalurkan jumlah orang miskin bertambah 24,4 juta jiwa," ungkap Rieke kepada Tribunnews.com, Jumat (14/6/2013).

Apalagi, menurutnya, dengan kenaikan harga BBM, rata-rata biaya hidup rakyat akan meningkat. Seperti biaya transportasi, ongkos produksi dan harga-harga barang terutama kebutuhan pokok pasti naik. Namun upah atau penghasilan rakyat tidak naik.

"Bagi saya, Bansos ala SBY harus diakhiri, karena terbukti tidak mengatasi problem kemiskinan. Bahkan berindikasi digunakan sebagai "bancakan" untuk kepentingan pemenangan politik semata.

"Aneh bin ajaib anggaran Bansos APBN 2013 sejumlah Rp73,6 triliun. Penyerapan 1 Januari -31 Mei, baru senilai Rp16,4 triliun atau 22,2%. Anggaran yang ada saja belum terserap, belum habis kok mau ditambah," tegas dia.