TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Dalam beberapa hari terakhir jalanan di ibukota Jakarta cukup diramaikan dengan  spanduk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berisi penolakan partai itu atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Spanduk itu banyak diributkan kalangan elite politik dalam koalisi karena isi spanduk itu bertentangan dengan kebijakan koalisi mendukung kenaikan harga BBM. Sementara PKS merupakan bagian dari partai politik pendukung koalisi pemerintahan.

Banyak diributkan akhirnya Anggota Majelis Syuro PKS yang juga menjabat Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring meminta spanduk PKS itu diturunkan.

Nah setelah ada imbauan itu justru muncul spanduk-spanduk yang lain yang dikeluarkan oleh pihak Sekretariat Negara (Setneg) Istana Kepresidenan sejak tiga hari lalu.

Spanduk Setneg itu merupakan kebalikan dari isi spanduk BBM PKS. Spanduk Setneg berisi alasan kenapa harga BBM bersubsidi harus dinaikkan oleh pemerintah.

Spanduk Setneg itu misalnya dipajang di pagar dekat  pintu masuk ke kompleks Istana Kepresidenan RI Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta.

Spanduk berwarna hitam itu bertuliskan "Pengurangan Subsidi BBM dan dana pemberian BLSM  adalah untuk kesejahteraan rakyat".

Di bawahnya tertulis logo "Kementerian Sekretariat Negara".  Spanduk Setneg itu juga bisa ditemukan di pagar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jalan MH Thamrin Jakarta.

(Aco)