TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) yang juga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengungkap hasil rapat khusus  Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Lembang, Jatim.

Menurut Tifatul, rapat yang dipimpin Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin itu menyepakati  partainya akan cooling down soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Jadi yang pertama itu kami diperintahkan untuk cooling down dulu. Struktur partai diminta menurunkan spanduk-spanduk penolakan itu,” kata Tifatul, Kamis (13/6).

Mengenai sikap PKS terkait APBN-P 2013, dia mengatakan baru akan dipelajari setelah postur anggarannya masuk DPR. “Adapun tentang APBN-P prinsipnya kami tidak boleh menolak kepentingan rakyat. Jadi seperti penyaluran BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) dan sebagainya itu akan diperintahkan kepada fraksi di DPR untuk mengawal,” ucap Tifatul yang merupakan salah satu anggota Majelis Syuro PKS.

Saat dikonfirmasi, Sekjen DPP PKS Taufik Ridha membenarkan ada instruksi cooling down.

“Kami cuma diminta itu, tapi tetap menolak (kenaikan harga BBM),” katanya.

Soal spanduk? “Spanduk itu kan kreatifitas kader daerah. Nah yang diminta diturunkan  itu yang kata-katanya mengundang kontroversi, tidak semuanya,” tegas Taufik.

Pernyataan lain diucapkan Presiden PKS, Anis Matta yang juga mengikuti pertemuan itu.

“Kami tetap konsisten menolak. Ini kan perbedaan biasa saja, jangan dibesar-besarkan. Tidak ada perpecahan internal. Utuh. Nggak ada masalah. Ini kan perbedaan pendapat biasa saja. Kita kan masyarakat demokrasi yang sudah dewasa, tidak gampang diceraiberaikan oleh perbedaan seperti ini,” ujarnya.

Mengenai keberadaan tiga menteri di kabinet terkait perlawanan PKS, Anis kembali mengatakan mereka (Tifatul, Salim Segaf Al Djufri dan Suswono) dihibahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Itu kan urusan presiden, yang mengangkat juga presiden. Mereka  harus ikut presiden dong. Di partai mereka tidak memiliki posisi, kecuali sebagai anggota majelis syuro. Jadi tidak ada masalah. Kebijakan kami di PKS, menteri-menteri itu harus mengikuti arahan presiden,” kata Anis.

Dia enggan memberi kepastian posisi PKS, masih di koalisi parpol pendukung pemerintah atau sudah di luar koalisi. “Jangan berandai-andailah. Sampai sekarang nggak ada ancaman. Kita nggak usah berandai-andai. Ini kan perbedaan biasa saja. Sudah biasa perbedaan, dulu juga saat kasus Bank Century, kami berbeda,” ucap Anis.

Terkait sikap PKS, Wakil Sekjen Partai Demokrat (PD) Andi Nurpati, memastikan Yudhoyono akan memberikan sanksi kepada partai itu. Andi mengatakan sikap PKS sudahmengganggu kinerja pemerintah. “Saya yakin persis,” kata dia.

Menurut Andi, ada dua model sanksi yang dapat ditempuh. Pertama, dengan mengurangi lagi jumlah menteri PKS di kabinet seperti pengalaman sebelumnya. Atau kedua, sanksi yang lebih tegas dengan mengeluarkan mereka dari koalisi.(tribunnews/aco/fer/yog)