TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Momentum kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditandai dengan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) akan menjadi ajang klaimisasi partai-partai politik.

Partai-partai politik yang memiliki kader menteri yang bersinggungan dengan pembagian BLSM akan mengklaim kepada masyarakat bahwa itu adalah program partainya, bukan pemerintah.

"Akan terjadi klaimisasi bahwa kompensasi adalah produk masing-masing kader yang duduk di pemerintahan," ujar Heri Budianto, Pakar Komunikasi Politik, saat berdiskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Heri pun mencium kentalnya aroma politik mengenai pengucuran BLSM kepada masyarakat mengingat perhelatan Pemilu tidak sampai setahun lagi.

"Ini jadi catatan besar karena muatan politiknya besar. Dalam isu ini sangat kental muatan politik.  Pada ujungnya, partai akan manfaatkan ini sebagai suatu poin untuk meningkatkan elektabilitas partai merebut simpati publik," kata dia.

Heri pun mencontohkan adanya manuver politik PKS yang menolak kenaikan BBM padahal PKS adalah partai koalisi.