TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan pandangan terkait rencana pemerintah  memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai skema kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

BLSM direncanakan diberikan kepada 15 juta rumah tangga sasaran selama empat bulan dengan nilai bantuan Rp 150 ribu per bulan dengan anggaran sebesar Rp 9,318,5 triliun.

Juru Bicara Fraksi Gerindra DPR Fary Djemy Francis mengatakan sebenarnya Fraksi Gerindra tidak sependapat dengan adanya BLSM ini karena sifatnya sangat politis menjelang Pemilu 2014.

Selain itu, kata dia, skema kompensasi melalui BLSM ini hanya sekedar 'balsem' bagi masyarakat yang justru menimbulkan ketergantungan,

"Pengalaman pelaksanaan program BLSM selama ini menunjukkan bahwa implementasi program ini sangat rawan konflik sosial di masyarakat," kata Fary Francis ketika memberikan tanggapan mini Fraksi Gerindra dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR di gedung DPR Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Hadir dalam rapat Menteri Keuangan RI Chatib Basri, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Menurut pandangan Gerindra program BLSM hanya akan menempatkan masyarakat miskin sekadar sebagai penerima objek penerima bantuan.

"Dalam konteks ini akhirnya masyarakat tidak mampu berpikir secara kritis dan mengembangkan prakarsa-prakarsa inovatif yang sebenarnya menjadi esensi dari pemberdayaan," kata Fary.

Menurut Fary, di tengah sebagian masyarakat yang semakin pragmatis maka program BLSM ini sangat tidak tepat karena justru hanya akan mengajarkan masyarakat semakin tergantung kepada pihak pemerintah dan memperparah mentalitas masyarakat yang cenderung lebih suka menerima.

"Padahal keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh setting politik yang demokratis, kesiapan struktur penyelenggara, kontinuitas program dan data-data pendukung," ujarnya.

Lanjut Fary, kalau pada akhirnya program BLSM ini tetap dijalankan maka Fraksi Gerindra berharap alokasi dananya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan infratstruktur dasar di sektor pertanian, perikanan, pemukiman, dan infrastruktur dasar lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan dapat dikerjakan dengan sistem padat karya.