Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat meminta PKS keluar dari koalisi pemerintahan. Sebab, PKS memutuskan untuk menolak kenaikan harga BBM.

"Kalau tidak sepaham dengan koalisi, persilahkan untuk keluar, tidak perlu menunggu dieluarkan," kata Wasekjen Demokrat Saan Mustopa di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Saan mengaku tidak khawatir pernyataan Demokrat itu nanti dianggap mendzolimi PKS.  "Nggak ada istilah terdzolimi, justru PKS mendzolimi koalisi," ujarnya.

Anggota Komisi III itu menilai sikap tersebut merupakan bagian dari strategi PKS dalam pengalihan isu dari persoalan yang membebani partai pimpinan Anis Matta itu. Hal itu terkait kasus suap impor daging Sapi.

"Jadi strategi PKS yang mengalihkan isu. Engga ada yang terdzolimi, ini kan konsistensi mereka menandatangi code of conduct jangan mengakal-ngakali," ujarnya.

Seharusnya, kata Saan, ketika PKS bersikap menolak kenaikan BBM maka menteri yang berada di kabinet juga ditarik. Keberadaan menteri di kabinet menurut Saan merupakan representasi PKS ada di koalisi.

"Kalau menyatakan keluar harusnya juga menarik menteri. Jangan dilihat berbeda parlemen dan di kabinet. Koalisi engga bisa dipisahkan, dengan keberadaan menteri. Publik sekarang cerdas setiap melihat manuver politik. Ini PKS engga ada logika," tuturnya.