TRIBUNNEWS.COM - Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI dari Golkar menegaskan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan wewenang Sekretariat Gabungan (Setgab) partai-partai politik pendukung pemerintah. Melainkan wewenang pemerintah.

"Artinya, sekali pun ada anggota koalisi menolak rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, sikap yang demikian sama sekali tidak mengurangi wewenang pemerintah menaikan atau menurunkan harga BBM bersubsidi," tegas Presidium Nasional KAHMI ini kepada Tribunnews.com, Minggu (17/6/2013).

Menurut politisi Golkar ini, isu seputar rencana kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, belakangan ini, menjadi bias karena pemerintah cenderung menjadikannya sebagai persoalan koalisi partai-partai pendukung pemerintah.

Padahal, tegas dia, jelas bahwa menaikkan harga BBM adalah sepenuhnya wewenang pemerintah untuk menyelamatkan kekuasaannya dari kebangkrutan.
 
Apalagi, dalam APBN 2013, pemerintah sudah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Persoalannya akan segera tuntas dan berkepastian, jika pemerintah mau dan berkeberanian politik untuk menggunakan wewenangnya itu.
 
Muncul kesan bahwa menetapkan harga baru BBM bersubsidi menjadi bertele-tele dan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Bertele-tele karena pemerintah semula beralasan menunggu persetujuan DPR atas proposal Dana Kompensasi. DPR sudah membahas proposal ini, dan mayoritas sudah mengisyaratkan persetujuan.