TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) menuding pihak-pihak yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendukung penyelundup dan orang-orang mampu.

Ketua DPP Demokrat Achsanul Qosasih dalam sidang paripurna mengatakan mandat pengurangan subsidi sudah dimulai di APBN 2012 "Sebenarnya kita tidak perlu berlarut-larut dalam kenaikan BBM atau pengurangan subsidi. Karena sudah disetujui pada APBN 2013," kata Achsanul di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Ia mengatakan pemerintah sudah menyampaikan kepada DPR melalui Komisi I sampai Komisi XI mengenai pengurangan subsidi untuk penyehatan fiskal. "Bukan hanya penyehatan penerimaan," tuturnya.

Achsanul menjelaskan pemerintah sudah melakukan penghematan senilai Rp13 triliun dan hal itu patut diapresiasi. Kemudian peningkatan penerimaan, Achsanul mengatakan tahun 2013 penerimaan pemerintah meningkat.

"Data disampaikan 2010 penerimaan meningkat Rp 100 triliun, tahun 2012 sebanyak Rp 200 triliun, tahun 2013 sebanyak Rp 214 triliun. Pemerintah kini mengajukan peningkatan Rp 300 triliun, seluruh upaya sudah dilakukan wajib diapresiasi," katanya.

Anggota Komisi XI itu mengatakan tidak ada satupun presiden yang ingin menyengsarakan rakyat. "Sebelum SBY juga menaikkan harga BBM," katanya.

Achsanul menegaskan Demokrat menyetujui APNP 2013 akan memberikan kemasalahatan untuk rakyat. Hal itu mendapat tentangan dari anggota fraksi PDIP Arya Bima. Menurutnya Bima, pendapat Achsanul bahwa konsumsi BBM dinikmati kalangan orang mampu ada salah.

"Data BPS sebanyak 40 persen pengguna BBM adalah pengguna roda dua," katanya.

Ia juga mengingatkan UU menegaskan bumi, air dan kekayaan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dan pemerintah mengaturnya. "BBM ini hak rakyat untuk menggunakan jangan cost dan tambah beban," katanya.

Sementara anggota Fraksi PDIP Maruarar Sirait membantah penolakan kenaikan harga BBM mendukung penyelundup.

"Itu berbeda, itu tanggungjawab aparat, kita telah perjuangan kesejahteraan dan remunerasi aparat. Tangkap penyelundup," katanya.