Tribunnews.com - Fraksi Partai Gerindra berubah sikap dalam menyikapi pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebelumnya, Gerindra menolak. Kini, dengan alasan melihat kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari, maka Gerindra mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

"BLSM sendiri tidak ada kompetensi kami untuk menolak, harus dijalankan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo, di Kompleks Parlemen, Senin (17/6/2013).

Namun, Edhy mengatakan, fraksinya memberikan catatan tentang pendistribusian BLSM kepada 15,5 juta rakyat miskin. Gerindra, kata dia, mengusulkan kepada pemerintah agar pendistribusian BLSM disalurkan bukan dalam bentuk uang.

"Sebenarnya kan masyarakat bukan butuh uang, tapi misalnya sembako," ujar Edhy.

Sembak-sembako itu, lanjutnya, bisa disalurkan melalui koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga bisa dimanfaatkan untuk pendistribusian BLSM.

Partai Gerindra juga memberikan catatan agar para pengguna angkutan umum diberikan bantuan. Misalnya, kata dia, pemerintah menyediakan fasilitas angkutan umum gratis di daerah.

Adapun, mengenai kenaikan harga BBM, Edhy mengatakan, Gerindra tidak berwenang untuk menolaknya. "Itu adalah kebijakan pemerintah. Jadi tidak bisa kami tolak, kenaikan BBM adalah kewenangan pemerintah," katanya.

Berubah

Sikap Gerindra ini berbeda jauh dari pernyataannya pekan lalu. Sebelumnya, pada Sabtu (15/6/2013), Gerindra masih menyampaikan penolakannya terhadap pemberian BLSM. Menurut fraksi Gerindra, pemberian BLSM tersebut sifatnya sangat politis menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014.

Gerindra juga menilai, skema kompensasi melalui BLSM ini hanya akan membuat masyarakat ketergantungan.

“BLSM ini hanya sekadar balsam bagi masyarakat yang justru akan menimbulkan ketergantungan,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis saat membacakan pandangan mini fraksi dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Gerindra menilai program BLSM ini hanya akan menempatkan masyarakat miskin sebagai obyek penerima bantuan.

“Dalam konteks ini, masyarakat akhirnya tidak mampu berpikir secara kritis dan mengembangkan prakarsa inovatif yang sebenarnya menjadi esensi pemberdayaan,” tambahnya.

Menurut Fary, pemberian BLSM ini justru akan mengajarkan masyarakat untuk semakin bergantung kepada Pemerintah dan memperburuk mental masyarakat yang cenderung lebih suka menerima. “Padahal keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan setting sosial politik yang demokratis, kesiapan infrastruktur penyelenggara, kontinuitas program, dan data-data pendukung,” ujarnya.