TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN-Perubahan 2013 yang di dalamnya mengatur harga BBM bersubsidi.

Kepada Tribunnews.com, Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengungkapkan alasan Partai besutan Prabowo Subianto menolak kebijakan pemerintah itu.

1. Kenaikan harga BBM tak menurunkan alokasi subsidi BBM dalam RAPBN-P seperti yang seharusnya. Anggaran dana penurunan subsidi juga tak digunakan untuk kepentingan infrastruktur dan transporasi murah rakyat.

"Subsidi BBM malah bertambah. Tak ada jaminan kompensasi kembali ke rakyat dalam wujud transportasi murah dan infrastruktur," tegas dia, Senin (17/6/2013).

"Inilah anomali logika yang mencolok. Pertama, rencana harga premium naik Rp 2.000 dan solar Rp 1.000, tetapi subsidi BBM juga naik dari Rp 194 triliun menjadi Rp 210 triliun. Harusnya, ketika harga BBM naik alokasi subsidi BBM turun," tambahnya.

Menurutnya, Gerindra memahami bahwa subsidi seharusnya jangan salah arah. Subsidi harus diterima rakyat yang membutuhkan. Dana subsidi bisa dialihkan untuk infrastruktur, pertanian, kesehatan atau pendidikan. Namun, anehnya, harga BBM naik namun alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa?

2. Kebijakan kenaikan harga BBM memang hak pemerintah, tapi jelas menambah kesengsaraan rakyat. Harga-harga kebutuhan pokok meroket, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

3. Dalam RAPBN-P pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar dan memaksa menambah utang.

Dia sebutkan, Pendapatan pajak turun Rp 53,6 triliun, sedangkan belanja naik Rp 39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp 53,6 triliun.
Akibatnya defisit melebar dari Rp 153.3 triliun menjadi Rp 233,5 triliun.