TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari rapat DPR Paripurna 2013, Senin (17/6/2013) masih belum menyimpulkan kesepakatan dalam rancangan postur APBN perubahan 2013. Pasalnya masih ada beberapa perbedaan dari segi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) saat harga BBM bersubsidi naik.

Dari fraksi Hanura, Erik Satyawardhana menilai terjadinya defisit keuangan negara karena pengelolaan pemerintah, bukan karena subsidi BBM yang membengkak. Karena hal tersebut Hanura mengambil sikap kenaikan harga BBM dan menolak postur APBN perubahan 2013 yang telah diusulkan.

"Kenaikan BBM tidak relevan, Fraksi partai Hanura, 1 menolak kenaikan harga BBM, 2 menolak apbnp 2013, sebagaimana yang sudah disepakati di banggar," ujar Erik.

Dari fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis menawarkan konsep agar bisa menghemat APBN bisa dihemat. Dalam hal ini, Gerindra mendorong agar infrastruktur dan padat karya bisa bisa dikembangan untuk membuka lapangan kerja. Selain itu Gerindra ingin agar subsidi tidak perlu melalui BLSM, karena hal itu Gerindra menolak harga BBM naik dan Rancangan APBN Perubahan 2013.

"Partai Gerindra memiiliki konsep strategi untuk mendorong infrastruktur dan menciptakan lahan produktif yang bisa dengan padat karya. Terkait RAPBN-P 2013 dan kenaikan harga BBM bersubsidi kami pada posisi menolak," ujar Fary.

Sedangkan untuk fraksi PPP, Romahurmuzi berpesan agar BLSM jangan jadi alat politisasi. Selain dari pesan tersebut PPP mendukung kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM harus tepat waktu dan tepat sasaran.

"BLSM Jangan jadi politisasi. BLSM 4 bulan berturut-turut. Penyaluran BLSM harus betul bulan Juli sampai Oktober. PPP Mendukung Rancangan APBN Perubahan 2013," ujar Romahurmuzi.

Untuk fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan subsidi untuk BBM tidak boleh dihapuskan. PAN juga meminta BLSM ditambah menjadi 5 bulan, dan untuk satu bulannya diberikan nominal sebesar Rp 300 ribu per bulan. Selain itu subsidi dialihkan ke program masyarakat, untuk itu PAN mendukung Rancangan APBN Perubahan 2013 dan kenaikan harga BBM.

"PAN desak pemerintah untuk bisa pastikan program-program sosial, BSM, PKH, raskin, infrastruktur dasar dana BLSM benar-benar dilakukan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran," ujar Teguh.

Untuk fraksi PKS Abdul Hakim menilai postur APBN-P 2012 sehat dan baik tanpa harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Fraksi PKS menilai rencana kenaikan harga BBM tidak tepat karena menjelang Ramadhan dan ajaran baru bisa meningkatkan jumlah rakyat miskin.

"Atas alasan tersebut maka dengan ucapkan bismillah Fraksi PKS belum setujui RAPBN-P 2013 untuk disajkan sebagai undang-undang," ujar Abdul Hakim.

Untuk fraksi PDI-P Dolfie menolak postur Rancangan APBN-P dan kenaikan harga BBM bersubsidi. Alasannya di dalam memberantas penyelundupan BBM, pertahankan pertumbuhan ekonomi, tingkatkan investasi tidak bisa dibebankan pada rakyat. Fraksi PDI-P juga mengusulkan postur APBN-P yang baru.

"Fraksi PDI-P belum bisa sepakati RUU APBN-P 2013 dan fraksi PDI-P ajukan postur APBN-P 2013 tanpa kenaikan BBM. Dengan postur pertumbuhan ekonomi 6,4 persen Inflasi 6 persen, dan defisit 2,4 persen dari PDB," ujar Dolfie.

Untuk Golkar Ibnu Munzir mengatakan pihaknya setuju dengan RUU APBN-P 2013. Menurut Ibnu, semua fraksi yang menolak sudah dianalisis, dan Golkar menilai Rancangan APBN-P 2013 sudah sesuai dan bisa disahkan.

"Berbagai macam argumentasi penolakan kita analisis dan sudah kita ungkapkan. Terkait itu Fraksi Golkar setuju RUU APBN-P 2013 untuk disahkan," ujar Ibnu.

Untuk Demokrat Achsanul mengatakan pengurangan subsidi bisa dilakukan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Achasanul mengatakan, fraksi yang menolak kenaikan harga BBM adalah fraksi yang mendukung orang mampu dan penyelundup.

"70 persen BBM ini tidak dinikmati masyarakat miskin. Artinya 10 persen dinikmati orang mampu, 20 persen penylundup BBM," ujar Achasanul.