TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menkominfo Tifatul Sembiring tetap bersikukuh bahwa sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi.

Apalagi, menurut Tifatul, kenaikkan harga BBM tidak perlu persetujuan DPR.

Meskipun faktanya Fraksi PKS DPR melalui Fahri Hamzah, Wakil PKS menolak rancangan APBN-P 2013, yang didalamnya terdapat kenaikan harga BBM dan bantuan ;langsung sementara masyarakat (BLSM), dalam Sidang Paripurna DPR, Senin (17/6/2013) malam.

"Itu tidak ditolak dong, BLSM kan diterima," bantah Tifatul usai mengikuti jamuan makan malam Presiden Susilo Bambang Yudhhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O"Neil di Istana Negara, Jakarta, Senin, (17/6/2013) malam.

Lebih lanjut menurut mantan Presiden PKS ini, penolakan itu hanya ditataran opini saja. Karena, menurutnya, mendukung BLSM itu sudah diinstruksikan saat rapat di Lembang beberapa waktu lalu. "Kemarin itu BLSM dan kompensasi harus diterima," tegas dia.

Karena itu, tegas dia, Fraksi PKS di DPR harus mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Menurutnya, kalau ada anggota fraksi PKS yang berseberangan dengan sikap tersebut, itu artinya melanggar instruksi partai. "Saya belum monitor ya. Kalau berbeda itu berarti penyelewengan ya dari instruksi," cetusnya.

Sementara itu sebelumnya, Presiden PKS, Anis Matta tidak mempersoalkan jika kader partai yang duduk di kabinet berbeda sikap dengan mendukung kenaikan harga BBM.

"Dalam sistem presidensial, menteri itu membantu presiden. Jadi Pak Tifatul tidak sebagai wakil partai tapi sebagai pembantu presiden," kata Anis Matta di Medan, Senin (17/6/2013).