TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menilai, kekerasan aparat terhadap demonstran dan wartawan yang terjadi di Jambi dalam unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM menunjukkan ketidaksiapan aparat dalam mengahadapi situasi potensi kericuhan.

Menurutnya, hal seperti itu seharusnya tidakk terjadi jika aparat kepolisian dilapangan dan aparat pendukung intelijen negara menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

"Sesuai dengan UU No. 17 Thn 2011 tentang Intelijen Negara, intelijen berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan," kata Tjahjo dalam pernyataannya, Senin (17/6/2013).

Anggota komisi I DPR RI itu menuturkan, jika intelijen berfungsi dengan baik, kekerasan oleh aparat keamanan yang ditugaskan dalam pengamanan tidak dalam posisi memukul warga negara Indonesia yang harusnya diayomi.

"Dalam keadaan bagaimanapun (kekerasan) dapat dicegah dan dihindari. Karena kondisi lapangan sudah diprediksi sebelumnyan," tuturnya.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, seharusnya aparat menghargai adanya perbedaan sikap dan pendapat terkait rencana kenaikan harga BBM.

Dalam hal melakukan aksi, bukankah para demonstran sudah melaporkan kegiatannya kepada aparat kepolisian menjaga, mengawal dan mengamankan unjuk rasa tersebut.

"PDI Perjuangan menyesalkan tindak kekerasan yang akhirnya terjadi dan adanya korban dilapangan, khususnya pers yang meliput kegiatan unjuk rasa," katanya.

"Pimpinan Polri harus mengusut tuntas tindakan oknum yang melakukan kekerasan tersebut, para pengunjuk rasa bukan teroris yang akan membuat makar negara. Mereka hanya menyampaikan pendapat untuk membela masyarakat Indonesia, dan hak warga negara Indonesia itu yang harus dijamin," katanya.