DPP PKS Bela Sikap Tifatul Sembiring

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – DPP PKS membantah telah melanggar kesepakatan dalam pertemuan DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) PKS. Ketua DPP PKS Nasir Djamil menegaskan sikap PKS  menolak kenaikan harga BBM.

"Tidak ada kata melanggar kesepakatan di Lembang. Sejak awal kan sikap PKS jelas untuk menolak terhadap rencana pemerintah dan pertahankan sikap itu. Tidak ada pelanggaran terhadap instruksi," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Nasir menjelaskan pertemuan tersebut hanyalah acara biasa dengan membicarakan kondisi PKS. "Dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, dinamika, pendapat, sudah biasa," kata Anggota Komisi III itu.

Menurut Nasir, perbedaan pendapat dalam setiap pertemuan adalah bagian dari proses mendapatkan keputusan. ”Semua harus patuh, dan kemudian mempertahankan keputusan itu," tuturnya.

Dia pun menegaskan sikap PKS siap berada di dalam dan luar koalisi. Mengenai pernyataan Menkominfo Tifatul Sembiring bahwa sikap PKS melanggar instruksi, Nasir mengaku menghormati pernyataan anggota majelis syuro tersebut.

"Kami hormati apa yang disampaikan Tifatul karena dia bagian kabinet dan pembantu presiden, sehingga tidak aneh kalau dia bilang begitu," katanya.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring tetap bersikukuh PKS mendukung rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Apalagi, menurut Tifatul, kenaikkan harga BBM tidak perlu persetujuan DPR.

Meskipun faktanya Fraksi PKS DPR melalui Fahri Hamzah, Wakil PKS menolak rancangan APBN-P 2013, yang didalamnya terdapat kenaikan harga BBM dan BLSM, dalam Sidang Paripurna DPR, Senin (17/6/2013) malam.

"Itu tidak ditolak dong, BLSM kan diterima," bantah Tifatul usai mengikuti jamuan makan malam Presiden Susilo Bambang Yudhhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter O"Neil di Istana Negara, Jakarta, Senin, (17/6/2013) malam.

Lebih lanjut menurut mantan Presiden PKS ini, penolakan itu hanya ditataran opini saja. Karena, menurutnya, mendukung BLSM itu sudah diinstruksikan saat rapat di Lembang beberapa waktu lalu. "Kemarin itu BLSM dan kompensasi harus diterima," tegas dia.

Karena itu, tegas dia, Fraksi PKS di DPR harus mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Menurutnya, kalau ada anggota fraksi PKS yang berseberangan dengan sikap tersebut, itu artinya melanggar instruksi Partai. "Saya belum monitor ya. Kalau berbeda itu berarti penyelewengan ya dari instruksi," cetusnya