Elite Demokrat Bantah Deal dengan Golkar Masukan Anggaran Lapindo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin membantah sengaja memasukkan anggaran Lapindo Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 untuk  mendapatkan  dukungan Golkar terhadap kenaikan BBM.

"Saya Sekretaris Setgab tidak pernah ada diskusi soal itu. Nggak, saya kira bukan itu," kata Anggota Dewan Pembina Demokrat, Amir Syamsuddin, di gedung DPR Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Menurut Amir, pemerintah tidak bisa  menutup mata jika ada sekelompok warganya yang menderita, termasuk urusan ganti rugi Lapindo. "Kita tidak bisa terlalu straight itu urusan Lapindo, apakah ketika urusan Lapindo kita biarkan mereka menderita," kata Amir.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah tidak mungkin berpangku tangan begitu saja ketika ada masalah rakyat belum diselesaikan.
"Tentu ada mekanisme tanggungjawab terhadap Lapindo tetapi warga kita tidak bs biarkan tanpa harus mengusut siapa penyebabnya, tetapi harus ada langkah-langkah untuk mengatasi penderitaan mereka," kata dia.

Pemerintah menggelontorkan Rp 155 miliar membantu korban lumpur  Lapindo. Itu tertuang dalam Pasal 9 RUU APBN 2013 yang baru disahkan DPR dalam rapat paripurna DPR, Senin (17/6/2013), malam.

Pasal 9 ayat 1 APBN-P 2013 itu menyebut anggaran itu digunakan  untuk bantuan pelunasan pembayaran pembelian tanah dan banguan di luar area terdampak di tiga desa Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan.

Lapindo sering diidentikkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebab kasus semburan lumpur Lapindo yang menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal di Sidoarjo ini disebabkan oleh pengeboran Migas yang dilakukan Lapindo Brantas perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie.

Dalam rapat paripurna pengesahan UU APBN-P 2013 di Dewan semalam Golkar bulat mendukung keputusan pemerintah menaikkan harga BBM.