TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS akhirnya menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 menjadi Undang-Undang.  Perpecahan di internal Partai Keadilan Sejahtera antara Majelis Syuro dengan Dewan Pimpinan Pusat tampaknya tidak bisa dihindarkan.

Anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring mengatakan keputusan FPKS menolak pengesahan RUU APBNP 2013 merupakan bentuk penyelewengan terhadap instruksi Majelis Syuro yang memutuskan mendukung APBNP 2013.

"Itu (penolakan-red) tidak sesuai dengan keputusan sidang Majelis Syuro di Lembang. Kalau berbeda berarti penyelewengan dari instruksi," ujarnya sebelum rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dia menyatakan, penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi hanya berada di tataran opini saja, karena pemerintah tidak perlu memerlukan persetujuan DPR. Sementara, Majelis Syuro sudah memerintahkan fraksi untuk menerima APBNP 2013 yang didalamnya terkandung penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

"Nanti Majelis Syuro akan mengevaluasi lagi semua yang sudah dilakukan selama ini," katanya.

Pernyataan Tifatul dibantah Ketua DPP PKS, Nasir Jamil yang menegaskan bahwa pihaknya tidak melanggar instruksi apapun dari Majelis Syuro. Pasalnya, sejak awal sikap DPP PKS sudah jelas untuk menolak kenaikan BBM sesuai arahan Presiden PKS, Anis Matta.

Dia menilai pernyataan Tifatul merupakan pendapat pribadi sebagai menteri yang harus mematuhi kebijakan presiden.

"Kami hormati apa yang disampaikan Tifatul karena dia bagian kabinet dan pembantu presiden. Sehingga tidak aneh kalau dia bilang begitu," katanya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris FPKS DPR, Abdul Hakim. Menurut dia, sikap yang diambil dalam paripurna adalah sebagai bentuk konsistensi PKS dalam sumpah jabatannya kepada konstituen.

"Saya kira tidak demikian, kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami, terlepas apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil kita," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sopacua mengungkapkan bahwa keputusan PKS yang menolak pengesahan APBNP 2013 menunjukkan PKS sudah tidak sejalan lagi dengan koalisi. Oleh karena itu, pihaknya menunggu keputusan resmi dari Presiden SBY terhadap sikap PKS tersebut.

Sekjen DPP PPP, Romahurmuzziy juga meminta SBY segera mengambil keputusan mengenai nasib PKS. Pasalnya, bila pelanggaran yang telah dilakukan PKS dibiarkan, maka dianggap bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

"Sesuai code of conduct, sepenuhnya itu hak Presiden. Di code of conduct kan itu dicantumkan. Bukan anggota koalisi yang menilai, tapi Presiden," ujarnya.