Politisi PKS Kritik Keras Menteri Demokrat dalam Rapat
PKS kerap mengkritik keras kebijakan pemerintah dalam rapat-rapat di DPR RI.
Penulis:
Hasanudin Aco
Editor:
Budi Prasetyo
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/sp3-ditnagggapiiiiii-roy-suryo.jpg)
TRIBUNNEWS.COM JAKARTA -Meskipun tergabung dalam koalisi partai politik (Parpol) pendukung pemerintah namun PKS kerap mengkritik keras kebijakan pemerintah dalam rapat-rapat di DPR RI.
Contohnya ketika rapat Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dengan Komisi IX DPR di gedung DPR Jakarta, Selasa (18/6/2013).
Anggota DPR dari PKS, Indra, menyinggung soal kongkalingkong pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Kementerian Hukum dan HAM.
"Berapa sebenarnya biaya membuat surat SPLP ini, baik yang mau bekerja di Saudi dan yang mau pulang," kata Indra.
Lanjut dia masalah ini harus dijernihkan sebab informasi yang dia peroleh terjadi pungli dan praktek percaloan dalam membuat SPLP di Kementerian itu.
(
Berita Populer
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pemeriksaan-Yaqut-Cholil-Qoumas_20260325_183648.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Ibunda-Darrell-Dewi-Murniati-dan-pengacara-Ali-Yusuf-korban-peluru-nyasar-di-Gresik.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Diskusi-bertajuk-Politik-Pertahanan-dan-Ekspansi-Peran-Militer-di-Ruang-Sipil.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Rapat-Baleg-DPR-Bahas-RUU-PPRT_20260305_205453.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Jusuf-Kalla-JK-di-Kantor-Pusat-PMI-3.jpg)