TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat melihat dalam gonjang-ganjing paripurna DPR RI untuk memutuskan RAPBN-P itu ternyata ada dusta. Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah dan parpol, juga kepala daerah.

"Pemerintah dan jajarannya harus siap menghadapi segala kemungkinan itu," kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Siti Zuhro mensinyalir kenaikan harga BBM yang sudah diputus oleh DPR RI ini justru akan dimanfaatkan oleh petualang politik dengan pengusaha untuk kepentingan politik 2014. Karena itu wajar, jika parpol dan DPR RI selalu menggunakan isu-isu kenaikan BBM dan APBN-P menjelang pemilu.

"Padahal langkah itu berbahaya, jika daerah dan kepala daerah menolak kebijakan pusat tersebut atas perintah pusat partai, dan ini justru bisa menimbulkan gejolak sosial serius," katanya.

Pengamat ekonomi dari Econit Hendri Saparini menegaskan jika isu kenaikan harga BBM yang diputus oleh DPR RI itu hanya untuk mencapai target-target politik di 2014. Sebaliknya, tanpa kenaikan BBM, maka target politik partai tak akan tercapai.

Karena itu, isu kenaikan BBM tersebut untuk mendorong perombakan APBN-P. Anehnya dalam perombakan APBN-P tersebut ternyata masih ada utang luar negeri sebesar Rp 80 triliun, sehingga kenaikan BBM tersebut akan makin memberatkan rakyat.

“Perombakan APBN itu juga disebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari 6,3 persen menjadi 6,8 persen, dan investasi dari 6,7 persen menjadi 6,9 persen. Dan, kalau BBM tak dinaikkan maka APBN akan jebol, defisit mencapai Rp 300 triliun, mengurangi subsidi orang kaya, dan sebagainya,” kata Hendri.