TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan menanggapi pernyatan Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan. Syarief menyatakan sikap PKS sudah layak disebut oposisi.

"Ya saya enggak tahu Syarief Hasan itu siapa? Dia kan enggak pernah neken. Yang neken kan Pak SBY," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Fahri menegaskan keberadaan PKS di koalisi tergantung kepada Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kan saya bilang tanya ketuanya. Jangan tanya kita. Ketua maunya apa. Tanya ketuanya dong," ujarnya.

Mengenai nasib tiga menteri asal PKS di kabinet, Fahri juga menyatakan nasib mereka ada ditangan SBY. Ia pun berharap SBY dapat menjelaskan keberadaan PKS di koalisi.

"Dia yang harus menjelaskan kenapa kita bersatu, kita berpisah. Kasarnya itu ngomong baik-baiklah. Kalau dulu pacarannya baik-baik. Menikahnya baik-baik. Sebagai lelaki yang bertanggungjawab ngomong juga baik-baik kalau ada masalah. Itu begitu etikanya. Orang di kita itu kepala rumah tangga harus bertanggungjawab. Gentelment, ngomong. Sehingga dengan memulai baik-baik berpisah juga dengan baik-baik," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Partai oposisi, bukan lagi koalisi.

Hal ini berkaitan dengan sikap PKS yang menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terdapat dalam APBNP 2013, yang disetujui Rapat Paripurna DPR, Senin (17/6/2013) lalu.

"Kan sudah jelas PKS memang partai oposisi," tegas Syarief yang juga menjabat Menteri Koperasi dan UKM di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Namun, Syarief mengaku binggung dengan sikap Menteri-menteri asal PKS yang berbeda dengan sikap Partainya.

"Kalau menterinya dukung pemerintah, silakan nilai lah publik. Kalau masuk atas atas nama partai. Kalau memang tidak suka menteri, silakan partai tindak menteri," ujarnya.