Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Konstelasi politik pasca pengesahan UU APBN Perubahan 2013 memperlihatkan sikap berseberangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Anggota Setgab. PKS dengan tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Menurut pakar komunikasi politik Heri Budianto, sikap PKS yang berani berseberangan dengan Demokrat dan Setgab, mestinya disikapi secara tegas oleh pimpinan tertinggi Setgab yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jika ingin tetap dinilai positif saya kira SBY harus mencopot tiga menteri asal PKS di Setgab. Lalu mempersilakan PKS keluar dari Setgab dan berada pada posisi oposisi," ujar Heri Budianto kepada Tribunnews.com, Rabu (19/6/2013).

Apalagi, SBY sudah bersikap tegas akan menaikkan harga BBM, maka sikap PKS ini menunjukkan pengkhianatan.  "Konstelasi politik pasca paripurna sebaiknya meniadakan PKS di kabinet," ucap Heri Budianto.

Sisa pemerintahan SBY sekitar 1 tahun, lebih baik fokus pada membangun komunikasi politik pada partai yang setia di Setgab.

"Ketegasan SBY benar-benar diuji. Mau sampai kapan SBY bersikap diam melihat realitas politik seperti ini?" tutur Heri Budianto.

"PKS hemat saya tidak akan menarik menterinya dari kabinet dengan berbagai alasan. Bahkan petinggi PKS sudah menyatakan jauh-jauh hari mengenai gojang ganjing posisi PKS sebelum pengambilan keputusan di paripurna kemaren. Petinggi PKS mengatakan pergantian menteri merupakan kewenangan presiden SBY," kata dia.

Lebih lanjut dia tegaskan, bila SBY berani mendepak PKS dari Setgab, kekuatan Setgab tetap solid di DPR untuk mengamankan langkah pemerintah di parlemen. Sehingga tidak usah khawatir berlebihan, jika Partai Demokrat dan SBY mampu menjaga pergerakan Golkar sebagai kekuatan kedua di parlemen.

"Maka itu kemampuan komunikasi politik elit Demokrat dan SBY sangat menentukan dalam hal ini," ujar Heri Budianto.