TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah keluar dari koalisi pemerintahan. Sebab, sikap PKS telah menyatakan menolak kenaikkan harga BBM.

Wakil Ketua Umum Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan sebagai partai pendukung pemerintah maka pihaknya mendukung keputusan Presiden SBY melalui juru bicara istana Julian Aldrin Pasha.

"Kita mengikuti dan mendukung penuh apapun keputusan SBY sebagai Ketua Setgab. Inikan hubungannya PKS dengan setgab, dan SBY sebagai ketua setgab," kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Nurhayati mengaku belum mendengar keputusan tersebut secara langsung dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Nurhayati, keputusan tersebut tidak perlu memberi tahu fraksi.

"Ini sudah keputusan presiden," katanya.

Ia juga menilai tepat pernyataan Julian mengenai akhir nasib PKS di koalisi. Ketika ditanyakan apakah selama ini SBY dan PKS saling menunggu, Nurhayati mengatakan hal itu tidaklah benar.

"SBY, presiden yang tidak ingin mengambil keputusan pada saat emosi. Jadi bukan masalah menunggu, klo PKS yang menunggu saya tidak tahu. Kita tidak perlu, meminta SBY bicara, cukup Julian Pasha yang bicara," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Presiden, Julian A Pasha menyatakan terbuka ruang buat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mundur dari koalisi pendukung Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini terkait keputusan politik PKS yang berseberangan dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk usulan RAPBNP2013 yang lalu.

Apalagi menurutnya, isu yang dibahas sangat vital dan strategis. Karena menurutnya, etisnya setiap anggota koalisi parpol wajib memiliki dan menjalankan semangat kebersamaan, utamanya menyangkut kebijakan politik yang strategis.

"Sesungguhnya terbuka ruang bagi mereka (PKS) untuk mengundurkan diri dari koalisi," ungkap Julian dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Kamis (20/6/2013).

Namun, tegas dia, manakala PKS tidak juga mengundurkan diri, maka pada hakekatnya kebersamaannya dalam koalisi pemerintahan telah berakhir atau selesai