TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan menyatakan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di dalam koalisi Pendukung Pemerintah akan ditentukan setelah kebijakan kenaikan harga bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diumumkan.

Dikatakan, hal ini sebagai tanggapan atas sikap PKS saat Rapat Paripurna DPR, Senin lalu yang menolak menyetujui APBN-Perubahan yang di dalamnya terdapat kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Mereka (PKS) sudah secara eksplisit bertentangan dengan partai koalisi. Tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Karena koalisi kan harus sejalan dengan pemerintah, masa koalisi berbeda," sindir Syarief yang juga menjabat Menteri Koperasi dan UKM di kompleks Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Menurut Syarief, berdasarkan Code Of Conduct Setgab, terdapat dua alternatif atas sikap PKS yang berseberangan dengan Pemerintah dan koalisi. Yakni PKS mengundurkan diri atau atau dikeluarkan dari koalisi. "Memang lebih terhormat mengundurkan diri," jelasnya.

Terkait Menteri asal PKS yang duduk di Kabinet, diserahkan kepada keputusan Presiden SBY.

"Kita kan berkoalisi dengan partai bukan Menteri," kata Syarief.