TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah terpecah belah mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab, DPP PKS menyatakan menolak kenaikan harga BBM sementara menteri-menterinya mendukung program pemerintah.

"Dalam konteks itu tidak ada," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/6/2013).

Namun, ia mengakui adanya pro-kontra ketika PKS menggodok sikap partai dalam menilai kebijakan tersebut. "Kita tidak menutup soal itu, tapi saat keputusan semuannya satu suara," tuturnya.

Keputusan tersebut yakni DPP PKS menolak kenaikan harga BBM sementara menteri mengikuti program pemerintah. "Agar tidak conflict of interest," katanya.

Ia pun menyatakan kader-kader PKS tidak terbelah dan siap mengikuti instruksi partai. "Kader ikut kebijakan struktural mereka cerdas dalam memandang posisi menteri," kata Anggota Komisi V itu.