TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharram menjelaskan terkait perbedaan sikap menteri-menteri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan sikap partai dalam menyikapi rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Ecky, di PKS memang memisahkan tugas dan wewenang kader mereka yang  menjadi menteri.

"Itu namanya segregation of duties and authorities," ujar Ecky dalam gathering bersama media di Hotel Bumi Wiyata, Jumat (21/6/2013).

Ia menambahkan bahwa sebagai anggota partai, menteri-menteri tersebut tentu tetap bisa berpartisipasi dan memberikan saran kepada partai, namun keputusan akhir berada di tangan partai.

"Keputusan akhir tentu tetap berada di tangan partai," imbuhnya.

Ia juga memahami hal tersebut mungkin membingungkan publik, apalagi terkadang media mengartikan ucapan seorang menteri yang kader PKS sebagai pernyataan partai sehingga seolah ada dua sikap dalam menyikapi isu BBM.

Namun ia mengatakan itulah yang terjadi dalam PKS, yaitu kebijakan partai diambil berdasarkan keputusan partai.

"Publik mungkin confuse karena siapa pun kader PKS yang berbicara, akan disebut pernyataan PKS. Tapi dalam partai kami bukan seperti itu," katanya.