TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari sekian aduan masyarakat terhadap calon legislatif yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum sejak daftar calon sementara diumumkan 13 Juni 2013, ada juga yang berasal dari internal partai politik sendiri.

Sampai saat ini, KPU sudah menerima sekitar 75 laporan masyarakat. Dari aduan sebanyak itu, KPU sudah mengkompilasi 35 laporan untuk 62 caleg tingkat DPR RI, dan menyoal masalah syarat administrasi pencalonan sampai moral etis.

"Saya belum bisa menyimpulkan. Memang beragam yang melaporkan. Pengurus parpol sendiri banyak," ujar komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay kepada wartawan usai diskusi di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Meski demikian, Hadar enggan menjabarkan internal partai mana saja yang justeru melaporkan dan memberi masukan ke KPU terhadap calegnya. Ia menduga, laporan ini menunjukkan fenomena perseteruan antarinternal dan antarpartai.

Hadar menjelaskan, dari semua aduan yang masuk ke KPU sampai saat ini, paling banyak menyoal dokumen palsu seperti ijazah. "Masukan terbanyak yang lain menyangkut dokumen palsu atau ijazahnya. Kira-kira ada soal itu," katanya. 

Masukan masyarakat terbanyak lainnya, juga menyoal ada caleg yang masih menjabat posisi tertentu, padahal mereka harus mundur. Seperti anggota parpol lama, Pegawai Negeri Sipil, dan kepala desa.

"Ada juga terkait persoalan etika dan moral. Dia ini suka marah-marah di lingkungannya, pernah merobohkan gapura. Bahkan ada yang mengatakan caleg ini tidak pantas, karena model panas," cerita Hadar menyebut contoh aduan yang masuk.