TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menyerahkan Kartu Penjamin Sosial (KPS) bagi masyarakat. Kartu tersebut didistribusikan melalui Kementerian Sosial  bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah mengatakan per hari ini PT Pos Indonesia telah mendistribusikan 7 juta KPS dari total KPS yang harus didistribusikan sebanyak 15,5 juta kepada masyarakat miskin. Kartu tersebut bertujuan sebagai  kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan diumumkan malam ini, Jumat 21 Juni 2013.

"Tadi pagi kami rapat dengan PT Pos, ada jumlah kartu yang kembali, sebanyak 2067 dari total 7 juta," kata Firmanzah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (21/6/2013).

Ada beberapa alasan mengapa kartu itu kembali. Firmanzah menjelaskan 40 persen kembali karena warga yang dituju meninggal dunia,  5 persen digusur, 25 persen tidak dikenal, dan 30 persen tanpa pemberitahuan.

Firmanzah mengatakan pendistribusian KPS untuk rakyat miskin ini, didapat dari data yang akurat untuk itu, BLSM dipastikan dterima oleh warga yang berhak. Sebab, data rakyat miskin ini didapat dari data BPS dan Kementerial Sosial yang selalu diperbaharui.

"Kartu ini tidak hanya digunakan untuk menukar raskin, tetapi juga untuk siswa miskin," katanya.

Diketahui,  total dana yang disiapkan pemerintah untuk BLSM sebesar Rp 9,7 triliun. Sementara untuk infrastruktur pemerintah menyediakan dana sebesar Rp 7,25 triliun.

"Infrastruktur itu untuk pembangunan air bersih, daerah kumuh nelayan dan irigasi," katanya.