Laporan wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pos Indonesia yang ditunjuk Pemerintah Republik Indonesia mengaku siap menyalurkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai konpensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Kami siap menyalurkan dana BLSM, tapi kami menunggu gong dari Pemerintah," kata  Budhi Nursalim, Koordinator Media Centre Satgas BLSM area IV kepada Warta Kota di Kantor Pos, Jalan Lapangan Banteng no 1, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/6/2013).

Budhi menjelaskan bahwa untuk memastikan BLSM tepat sasaran maka data yang diambil langsung dari Kementerian Sosial RI. Pengambilan BLSM menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dilengkapi kode baris (barcode).

"Jadi pengambilan BLSM harus membawa KPS dan KTP untuk tidak terjadi kecurangan," kata Budhi.

Perlu diketahui, masyarakat menerima BLSM sebesar Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan. Pembayaran BLSM berlangsung dua kali di kantor pos dengan lokasi dan jadwal yang ditentukan pemerintah daerah.

PT Pos Indonesia akan fokus memberikan dana BLSM untuk wilayah DKI Jakarta. KPS sendiri sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat sejak 7 Juni 2013 lalu.

"Target kami pendistribusian akan selesai di akhir bulan Juni 2013," kata Budhi.

Menurut data yang diterima Warta Kota, pendistribusian KPS untuk BLSM di DKI Jakarta sudah sebanyak 226.462 KPS. Dengan catatan Jakarta Utara sebanyak 58.706, Jakarta Selatan sebanyak 37.904, Jakarta Timur sebanyak 57.141, Jakarta Pusat sebanyak. 23.637, Jakarta Barat sebanyak 47.628 dan Kepulau Seribu ada 1.446.

"Kami akan fokus di wilayah Jakarta dulu baru 14 kota lainnya," kata Budhi.

Kemudian, Budhi menambahkan bahwa pihaknya telah mensosialisasikan pembagian KPS kepada lurah dan camat diseluruh wilayah DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan pengambilan dana BLSM di kantor pos wilayah.

"Jadi kami juga bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam keamanan dan Pemda untuk masalah sosialisasi pengambilan BLSM," katanya.