TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring menyatakan tingkat akurasi penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) semakin membaik.

Karena setiap penerima telah dibekali dengan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang tidak bisa dipalsukan dengan sistem barcode.

Hal ini disampaikan Tifatul saat menghadiri pembagian BLSM kepada masyarakat miskin di Medan, Sabtu (22/6/2013).

"Sejak dilakukan PPLS (Program Pendataan Perlindungan Sosial) oleh BPS pada 2011, by name by address, maka peluang salah sasaran atau penyimpangan BLSM semakin kecil," ujar Tifatul dalam keterangan tertulis.

Menkominfo juga menjelaskan, bahwa kartu KPS tidak bisa dipindahtangankan atau diijonkan, sehingga target 25 persen penduduk miskin dan hampir miskin (sekitar 65 jt orang) dari BLSM diharapkan tepat sasaran.

Program kompensasi BLSM, BSM, Raskin, PKH ini untuk meringankan dampak inflasi bagi masyarakat miskin akibat pengurangan subsidi BBM.

"Memang, diperkirakan kenaikan harga BBM ini akan memiliki pengaruh inflasi selama 3 bulan, makanya diberikan empat bulan BLSM", jelas Tifatul.

Tifatul menambahkan, untuk antisipasi lonjakan harga menjelang puasa dan lebaran, maka akan dilakukan operasi pasar, serta pembicaraan dengan produsen bahan pokok agar tidak menaikkan harga.

"Tahap pertama ini, BLSM akan dibagi di 14 kota, Insya Allah sampai akhir Juni 2013 ini sudah menjangkau seluruh propinsi," tegas Tifatul.

Dia menggarisbawahi, bahwa sebenarnya subsidi BBM akan terus diberikan, tapi dikurangi besarannya rata-rata dari Rp 4.500 menjadi Rp 3.000 per liternya.

"Kalau subsidi dicabut semua, tentu harga rata-rata BBM akan menjadi Rp 9.000, per liter, namun keputusannya harga jual Solar menjadi Rp 5.500 dan premium menjadi Rp 6.500 per liter. Artinya subsidi masih terus, tapi dikurangi sedkit," ujar Tifatul.