TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konstelasi politik sudah mulai panas. Sejumlah calon legislatif tingkat DPR RI yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS), banyak diadukan ke Komisi Pemilihan Umum(KPU). Pengadunya justru datang dari internal kader partai.

Politisi senior Golkar, Mahadi Sinambela tak terkejut aksi pengaduan internal partai terhadap kader lainnya yang maju sebagai caleg. Justru, Mahadi menilai ada sisi positif dari pengaduan tersebut untuk menyaring politisi yang bersih.

"Sepanjang orang menjadi caleg, maka harus sudah bersih jejak rekamnya. Kalau tidak, ya coret saja dan jangan maju jadi caleg," ujar Mahadi dalam diskusi 'Mewujudkan Pemilu 2014 yang Aman dan Demokratis,' di Galeri Cafe, Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Dalam tahapan pemilu sekarang ini, masyarakat bisa mengkritisi caleg yang namanya masuk dalam DCS. Masyarakat juga bisa melaporkan jika mengetahui caleg yang bermasalah secara administrasi dan moral ke KPU.

Yang mengejutkan, saat ini selain masyarakat, ada internal partai atau antarpartai yang mengadukan calegnya ke KPU. Bukan tidak mungkin, jika berlarut akan menambah panas internal partainya karena antarkader saling sikut.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, Jumat lalu mengatakan pihaknya menerima banyak masukan menyoal DCS. Masukan terbanyak ke KPU menyoal dokumen palsu seperti ijazah. Dari pengadu itu datang dari internal parpol.

Sampai saat ini, KPU sudah menerima sekitar 75 laporan masyarakat. Dari aduan sebanyak itu, KPU sudah mengkompilasi 35 laporan untuk 62 caleg tingkat DPR RI, dan menyoal masalah syarat administrasi pencalonan sampai moral etis.

Hadar enggan menjabarkan internal partai mana saja yang justeru melaporkan dan memberi masukan ke KPU terhadap calegnya. Ia menduga, laporan ini menunjukkan fenomena perseteruan antarinternal dan antarpartai.