TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Lembaga Survei Perjuangan (LSP) khusus pada isu kenaikan harga BBM menyebutkan Aburizal Bakrie (ARB) mendapat nilai terendah karena dianggap tidak berpihak kepada rakyat dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk kenaikan harga BBM.

Sebanyak lima orang mendapat nilai BC, yaitu terendah karena dianggap kurang dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa. Ke lima figur ini adalah Aburizal Bakrie, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, dan Sri Sultan HB X.

Demikian disampaikan peneliti LSP Gede Sandra dan Agung pada wartawan di Gedung DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (26/6/2013). Metodologi survei dilakukan secara kualitatif dari pemberitaan media online khusus pada isu kenaikan harga BBM dengan menggunakan matriks keberpihakan kepada rakyat terhadap 14 figur capres yang belakangan muncul di media massa.

Ke 14 capres tersebut antara lain Aburizal Bakrie, Din Syamsuddin, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Hatta Rajasa, Hidayat Nur Wahid, Joko Widodo, Jusuf Kalla, Mahfud MD, Megawati Soekarnoputri, Rizal Ramli, Sri Mulyani, Sri Sultan HB X, dan Yusril Ihza Mahendra.

Sedangkan Yusril, yang dikenal sebagai lawyer mendapat nilai baik atau AB. Meski tak lolos dalam integritas, namun dia layak dan dianggap berpihak pada rakyat karena menolak BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) terkait kenaikan harga BBM tersebut.

Selain Yusril yang mendapat nilai AB adalah Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum DPP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Rizal Ramli mendapat nilai AAA atau sangat baik, karena selama ini dia komitmen sejak sebagai Menko Perekonomian di era pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berpihak kepada rakyat, bangsa, dan negara ini, khususnya menolak kenaikan harga BBM.

“Rizal Ramli lengkap dari kategori integritas, kompeten, dan keberpihakan. Hanya saja dia tak punya parpol,” kata Gede.

Mengenai posisi Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Gede dan Agung menegaskan dalam survei ini Jokowi masuk ke kategori sedang atau BBB, karena tidak berkomentar sama sekali menyangkut kenaikan harga BBM.

"Tapi, trend dan isu ini akan terus berkembang dan bergeser tergantung pada isu-isu kerakyatan dan kebangsaan yang berkembang," katanya.