TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh), Baluki Ahmad mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memotong kuota haji sebesar 20 persen.

"Kebijakan oleh pemerintah Saudi, kami yang tentunya dari praktisi penyelenggara ibadah haji khusus yang terhimpun dalam asosiasi, tentunya kami juga kecewa yang luar biasa," ungkap Baluki dalam diskusi "Antisipasi Pemotongan Kuota Haji 20 Persen", di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Apalagi kata Baluki pemberitahuan pemotongan kuota ini mendadak dan baru diberitahu tanggal 6 Juni lalu.

Ada beberapa aspek kata Baluki yang membuat pihaknya sangat terpukul atas kebijakan pemerintah Arab Saudi. Selaku penyelenggara, dampak ekonomi  sangat dirasakan atas kebijakan tersebut.

"Setelah jemaah masuk kedalam sistem masuk dalam kuota berjalan, maka kami mempersiapkan seperti juga pemerintah, kami sudah mengambil akomodasi, penerbangan dan lain sebagainya," ucapnya. 

Dia katakan, berdasarkan data dari semua penyelenggara, bahwa hampir rata-rata diatas 60% dana untuk itu sudah diinveskan, dan sudah belanjakan, dari akomodasi dan sebagainya.

"Kami juga memulai dengan beberapa hotel," jelasnya.

Lebih lanjut menurut dia, upaya memberikan pemahaman kepada mitra baik itu dengan pemilik usaha perhotelan di Saudi, maupun dengan maskapai penerbangan mengenai adanya pemotongan kuota haji tahun ini oleh pemerintah Arab.

Namun, tegas dia, tidak semua hotel memang mengerti mengenai persoalan ini.