TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura mendeklarasikan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Deklarasi itu membuat Hanura bergejolak.

Politisi Senior Hanura Fuad Bawazier, tetap menentang keras deklarasi Wiranto-Hary Tanoe.

"Sesuai AD/ART, keputusan yang penting di strategis partai harus melalui Rapimnas," ujar Fuad melalui pesan singkat, Kamis (4/7/2013).

Ia menuturkan, penetapan Hary Tanoe sebagai cawapres jelas termasuk keputusan strategis yang harus diputuskan di tingkat Rapimnas.

Mantan Menteri Keuangan mengatakan, keputusan memasang capres-cawapres dari satu partai yang sama, merupakan hal baru dan tidak lazim. Apalagi, Hanura parpol kecil, sementara syarat pencalonan presiden sebesar 20 persen.

"Jadi, mesti koalisi dengan parpol lain," imbuhnya.

Fuad memaparkan, meskipun tidak mencuat, namun banyak kader dan simpatisan yang tidak setuju dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Partai Hanura juga terkesan dijadikan milik pribadi yang ditransaksikan dan pragmatis.

"Sebagai salah satu pendiri partai dan ketua di DPP, saya hanya menerima SMS, Senin (1 Juli) agar menghadiri deklarasi Wiranto-Hary Tanoe pada Selasa 2 Juli pagi. Ini kan hal penting banget, yang harus disusun agendanya, bukan mendadak diputuskan tanpa  prosedur dan meknisme yang benar," paparnya.

Fuad menyatakan, Hary Tanoe merupakan orang baru di Partai Hanura, sehingga harus dilihat dedikasinya kepada partai.

"Perlu survei yang memadai untuk mengetahui lebih dulu elektabilitas HT. Masa penetapan cawapres segampang itu?" ucap Fuad. (*)