TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejarawan Anhar Gonggong mengkritik program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Ia menilai, program BLSM tidak mencerminkan pelaksanaan Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Selama ini saya berpendapat pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak sesuai Pancasila. Apakah bantuan langsung sejalan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apa itu perwujudan nilai Pancasila? Menurut saya tidak," ujar Anhar dalam Seminar Nasional 'Nasionalisme Kultural' di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2013).

Menurut Anhar, kebijakan pemerintah yang memberikan uang tunai Rp 600 ribu kepada rakyat, tidak mencerminkan keadilan. Sebab, di saat lain ada segelintir orang yang mendapat keuntungan yang jauh lebih besar.

"Mereka (rakyat) diberikan Rp 600 ribu, sementara yang lain ada yang diberikan Rp 1 miliar, di mana keadilan? Di mana keadilan untuk rakyat?" paparnya.

Anhar menuturkan, di situlah diperlukannya nilai-nilai nasionalisme, dalam upaya menciptakan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Tantangan nasionalisme saat ini bukan persoalan berhadapan dengan penjajah. Saat ini kita justru menghadapi diri kita sendiri, dalam arti untuk menciptakan kehidupan rakyat yang adil dan makmur," urainya. (*)